Latar Belakang

Selama lebih dari satu dekade, Millenium Development Goals (MDGs) telah mendominasi paradigma pembangunan global hingga tahun 2015. Sebagai kelanjutannya, telah disepakati agenda pembangunan global pasca 2015 yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan dan mencakup pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

     
Tujuan 1. Tujuan 6. Tujuan 11.
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Membuat kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan
   SDG17
Tujuan 13. Tujuan 17.
Mengambil tindakan segera di semua tingkatan untuk memerangi perubahan iklim Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sementara itu, tantangan global yang berkembang dan dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini adalah urbanisasi yang terus meningkat, sehingga memberikan implikasi akan perlunya kebijakan yang mengatur upaya pengembangan permukiman dan perkotaan yang lebih efektif.

Pemerintah telah menetapkan target terhadap indikator outcome bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan di RPJMN 2015-2019 yang disebut Gerakan 100-0-100. Yaitu 100% akses aman air minum untuk masyarakat, 0% proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, dan 100% sarana sanitasi yang layak.

Target tersebut cukup berat untuk dicapai karena bila mengandalkan dana Pemerintah serta program dan strategi yang ada saat ini tanpa memberdayakan potensi pendanaan lain, Indonesia diperkirakan hanya mampu mencapai 85% air minum, 5% permukiman kumuh dan 75% sanitasi layak (85-5-75) hingga tahun 2019.

Gap Pencapaian Gerakan 100-0-100

Untuk memenuhi gap tersebut (15-5-25) dan mewujudkan permukiman dan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, diperlukan upaya percepatan pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat. Dibutuhkan terobosan yang tidak bekerja seperti biasanya, not business as usual dan upaya yang sinergis dari berbagai pihak.
Maka, KEMITRAAN HABITAT berdiri pada 17 Februari 2015, dengan bentuk organisasi perserikatan, yang beranggotakan 26 orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti birokrat, pakar dan akademisi, serta swasta. KEMITRAAN HABITAT hadir sebagai “motor penggerak” yang akan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dan mendampingi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi dalam upaya perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Foto Rapat Pendirian Kemitraan Habitat
Rapat dengan Beberapa Pendiri Kemitraan Habitat